Kriminalitas Partisipasi dalam Kasino Online

Kriminalitas Partisipasi dalam Kasino Online

Siapa pun yang menyelenggarakan perjudian, termasuk kasino online, tanpa izin negara yang sesuai, dapat dipidana berdasarkan Pasal 284 StGB. Perdebatan yang dipicu oleh putusan Gambelli dari Mahkamah Eropa tidak akan dibahas lebih lanjut di sini.

Sebaliknya, artikel ini akan menjelaskan apakah, dan dalam kondisi apa, peserta kasino online dapat dipidana. Perlu dicatat bahwa pembahasan ini semata-mata berdasarkan hukum Jerman. Sayangnya, tidak ada perjanjian internasional di bidang ini, sehingga setiap negara memiliki aturan khususnya sendiri. Menurut Pasal 285 StGB, siapa pun yang berpartisipasi dalam perjudian tanpa izin dapat dihukum dengan pidana penjara hingga 6 bulan.

Penerapan Hukum Pidana Jerman terhadap Kasino Online Asing

Timbal pertanyaan apakah norma ini berlaku untuk semua kasino online di seluruh dunia. Apakah pengguna internet dipidana jika ia bermain dari Jerman melalui internet di kasino asing? Dan bagaimana jika penyelenggara asing memiliki konsesi dari negara asalnya tetapi tidak memiliki izin Jerman? Menurut kehendak tegas pembuat undang-undang, Pasal 284 dan seterusnya StGB pada prinsipnya juga mencakup setiap kasino online asing yang dapat diakses di Jerman. Jika tidak, penyelenggara dapat bersembunyi di luar negeri dan ketentuan pidana menjadi tidak efektif. Karena setiap situs web dapat diakses dari Jerman, ini akan menyebabkan penerapan hukum pidana Jerman yang tidak terbatas.

Oleh karena itu, yurisprudensi membatasi penerapan hukum Jerman berdasarkan kriteria tertentu. Dalam yurisprudensi perdata, telah berkembang pandangan bahwa hukum Jerman hanya berlaku jika situs web (juga) diakses di Jerman sebagaimana dimaksud. Hal ini ditentukan berdasarkan ciri-ciri seperti bahasa, mata uang, domain tingkat atas, dan tempat pelaksanaan.

Putusan Penting: Kasus "Ausschwitz-Lüge"

Sebaliknya, dalam yurisprudensi pidana, masih terdapat ketidaksepakatan besar. Garis yang jelas sulit dikenali. Putusan terpenting dalam konteks ini adalah kasus "Ausschwitz-Lüge" yang diputuskan oleh BGH pada akhir tahun 2000 (Putusan 12 Desember 2000, Az.: 1 StR 184/00). Seorang warga Australia menempatkan situs web yang menyangkal genosida terhadap orang Yahudi. Berdasarkan hukum Jerman, hal ini memenuhi unsur pidana penghasutan. BGH menegaskan penerapan hukum pidana Jerman dengan argumen bahwa situs web tersebut dapat diakses oleh pengguna internet di Jerman. Dengan demikian, BGH pada dasarnya setuju bahwa aksesibilitas belaka sudah cukup untuk menerapkan StGB.

Jika mengikuti pandangan ini, berarti bahkan orang yang berpartisipasi di kasino online asing pun dipidana, meskipun perjudian tersebut diizinkan secara hukum di negara asal penyelenggara. Interpretasi seperti itu menghasilkan hasil yang absurd: peserta dipidana ketika mengakses halaman kasino online dari Jerman, tetapi jika ia bepergian ke negara asal kasino dan mengakses halaman di sana, ia bebas dari hukuman. Hasil yang sulit dipahami.

Kritik dan Praktik

Oleh karena itu, BGH mendapat kritik keras dari literatur untuk putusan ini. Para hakim dituduh menundukkan semua kasus tanpa terkecuali ke dalam hukum Jerman, terlepas dari hubungan internalnya. Pandangan semacam itu mengabaikan sifat global internet. Jika setiap negara mengikuti pandangan yang tidak terkendali ini, akan terjadi kekacauan mutlak. Literatur menerapkan kriteria dari yurisprudensi perdata ke bidang pidana dan memeriksa apakah ada akses yang dimaksud.

Dalam praktiknya, keadaan ini diimbangi oleh kenyataan bahwa hukuman karena partisipasi belaka di kasino online jarang terjadi. Jika penyelidikan dilakukan, prosedur biasanya dihentikan karena ringannya kesalahan.