Jakarta Darurat Judi ”Online”, Bansos Jadi Modal Main Slot

Jakarta Darurat Judi Online, Dana Bansos Jadi Modal Main Slot

JAKARTA — Sebanyak 15.033 penerima bantuan sosial di Jakarta tercatat aktif bermain judi daring (online). Nilai transaksinya mencapai Rp 67 miliar. Jakarta darurat judi online, dana bansos jadi modal main slot.

Berdasarkan data PPATK, terdapat 602.419 warga Jakarta terindikasi terlibat aktivitas judi online dengan nilai transaksi mencapai Rp 3,12 triliun sepanjang tahun 2024. Sebanyak 15.033 orang di antaranya adalah penerima bansos.

"Ironis sekali. Bansos diberikan untuk warga Jakarta yang membutuhkan, bukan untuk bermain judi online," ujar anggota Komisi A DPRD Jakarta, Kevin Wu, Senin (28/7/2025).

Oleh karena itu, Kevin mendesak Pemerintah Provinsi Jakarta bertindak tegas. Mereka mesti mendata para penerima bansos yang kedapatan bermain judi online. Itu termasuk mencabut hak bantuan jika terbukti menyalahgunakan dana tersebut.

Menurut dia, perilaku semacam ini tidak hanya mencederai kepercayaan publik, tetapi juga menyakiti warga lain yang benar-benar bergantung pada bantuan pemerintah.

"Ini tindakan tidak sensitif. Bukan hanya merugikan diri sendiri, melainkan juga melukai perasaan banyak orang yang benar-benar membutuhkan bansos untuk bertahan hidup," ujarnya.

Lebih lanjut, Kevin meminta agar bantuan bagi pelaku judi online dihentikan sementara. Hal itu baru bisa dipulihkan apabila yang bersangkutan menunjukkan penyesalan dan komitmen untuk tidak mengulangi perbuatannya. Ia juga menekankan pentingnya pengawasan ketat terhadap mantan pelaku agar kejadian serupa tidak terulang.

"Pemprov Jakarta harus mendata dan memberikan sanksi yang tegas. Bansos bisa kembali diberikan apabila mereka menyadari kesalahannya dan berjanji tak mengulanginya," katanya.

Sebagai langkah konkret, Kevin mendorong Pemprov Jakarta berkoordinasi langsung dengan PPATK guna mengakses informasi transaksi rekening para terduga pelaku.

"Pemprov Jakarta sebaiknya menjalin kerja sama dengan PPATK untuk memastikan data valid dan menindaklanjuti temuan ini secara menyeluruh," ujar Kevin.

Selain itu, warga Jakarta turut mendesak pemerintah untuk tidak hanya menindak penerima bansos yang menyalahgunakan bantuan. Pemerintah mesti segera memblokir akses ke situs-situs judi online.

"Kalau situsnya masih bisa diakses, orang akan terus tergoda. Harusnya pemerintah bertindak cepat dan tegas, blokir semua situs itu," ujar Erina (37), warga Jakarta Timur.

Ia miris karena sebagai warga yang belum pernah sekalipun menerima bansos justru harus menyaksikan bantuan yang semestinya menyelamatkan hidup warga miskin malah disalahgunakan untuk berjudi.

Menurut Erina, penutupan akses terhadap situs judi adalah langkah awal yang wajib dilakukan. Itu sebagai langkah serius pemerintah jika ingin benar-benar menyelesaikan masalah dari akarnya.

"Kalau tidak ditutup, kasus seperti ini bisa terus berulang. Masyarakat bawah yang sungguh-sungguh butuh jadi makin tersisih," katanya.

Terkait hal ini, Gubernur Jakarta Pramono Anung menegaskan pihaknya sedang berkoordinasi dengan PPATK untuk mendapatkan data yang valid dan menyeluruh. Ia menyatakan, bansos akan dialihkan kepada warga yang lebih layak jika ditemukan penerima yang menyalahgunakan untuk berjudi.

"Bantuan sosial ditujukan bagi warga yang benar-benar membutuhkan. Jika ditemukan adanya keterlibatan dalam praktik judi online, bantuan akan dialihkan kepada warga lain yang lebih membutuhkan," kata Pramono.

Ia menekankan pentingnya memastikan dana bantuan digunakan sesuai peruntukannya, yaitu untuk memenuhi kebutuhan pokok dan memperkuat ketahanan sosial ekonomi masyarakat.

Pramono juga mengajak masyarakat untuk turut menciptakan lingkungan yang sehat, produktif, dan bebas dari praktik-praktik ilegal. Ia mendorong warga untuk melaporkan jika menemukan indikasi penyalahgunaan bansos di lingkungan sekitar.

"Langkah ini merupakan bagian dari upaya untuk memastikan bantuan benar-benar sampai kepada mereka yang paling membutuhkan," ujarnya.

Penyaluran Bantuan

Bersamaan dengan itu, pada Jumat (25/7/2025) Pemprov Jakarta kembali menyalurkan Bansos Pemenuhan Kebutuhan Dasar (PKD) kepada 149.687 penerima.

Bantuan ini mencakup tiga program utama, yakni Kartu Lansia Jakarta (KLJ), Kartu Penyandang Disabilitas Jakarta (KPDJ), dan Kartu Anak Jakarta (KAJ). Setiap penerima mendapat bantuan Rp 300.000 per bulan.

"Kami memastikan bantuan ini sampai tepat sasaran melalui proses verifikasi data yang ketat dan pemadanan berbagai sumber. Selain itu, dinas sosial secara rutin melakukan pemutakhiran data bersama petugas pendamping dan pengurus RT untuk memastikan keakuratan informasi penerima," ujar Kepala Dinas Sosial Provinsi Jakarta Iqbal Akbarudin, Senin (28/7/2025).

Iqbal menyatakan, penyaluran bantuan sosial PKD mengacu pada Keputusan Gubernur Nomor 541 Tahun 2025 tentang Perubahan Keputusan Gubernur Nomor 270 Tahun 2025 mengenai penerima dan besaran bansos PKD untuk anak usia dini, warga lanjut usia, dan penyandang disabilitas.

Berdasarkan ketentuan tersebut, bansos PKD diberikan kepada tiga kategori, yakni penerima eksisting, penerima tahun 2024 yang sempat ditangguhkan, serta penerima baru.

Adapun rincian jumlah penerima bantuan sosial untuk Juli 2025 terdiri dari 122.408 penerima KLJ, 15.105 penerima KPDJ, dan 12.174 penerima KAJ.

Selain itu, telah ditetapkan sebanyak 56.351 penerima baru, meliputi 38.414 warga lansia, 4.489 penyandang disabilitas, dan 13.448 anak. Namun, pencairan dana untuk penerima baru ini masih menunggu proses pembukaan rekening kolektif oleh Bank Jakarta.

Sebagai informasi, sesuai Peraturan Gubernur Nomor 44 Tahun 2022 tentang Pemberian Bansos untuk Perlindungan Sosial, salah satu syarat penerima bansos PKD adalah terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Namun, saat ini fitur pendaftaran DTKS sudah tidak tersedia karena telah bertransformasi menjadi Data Terpadu Sejahtera Nasional (DTSEN) berdasarkan Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 3 Tahun 2025.

Dengan berlakunya peraturan tersebut, penetapan calon penerima bansos tidak lagi melalui DTKS, tetapi mengacu pada data kesejahteraan dalam sistem DTSEN.

Pemprov Jakarta pun mengajak masyarakat untuk aktif mengawasi penyaluran bansos agar tetap tepat sasaran sesuai ketentuan.