RON 88 Direncanakan Dihapus, BPH Migas: Manajemen Rantai Pasok Menjadi Sangat Penting

Rekomendasi Penghapusan Premium

Jakarta – Tim Reformasi Tata Kelola Minyak dan Gas Bumi merekomendasikan kepada pemerintah untuk menghapuskan bensin premium (RON 88). Terutama di Asia, khususnya Asia Tenggara, tidak ada yang memproduksinya.

Menurut Ketua Tim Reformasi Tata Kelola Migas, Faisal Basri, proses pembentukan harga RON 88 tidak jelas dan tidak didasarkan pada dinamika pasar yang sebenarnya. Jika tidak ada yang memproduksi, maka proses pembentukan harga juga tidak ada. Dengan demikian, penetapan harga RON 88 dibuat dengan formula yang aneh.

"Tidak ada pasar dan harga, seolah-olah harga RON 88 berada di ruangan gelap. Jika di ruangan gelap, mafia pun muncul. Muncul segala macam upaya untuk menentukan harga pasar yang tidak melalui mekanisme yang semestinya," ujar Ketua Tim Reformasi Tata Kelola Migas, Faisal Basri, Sabtu (27/12/2014) di Warung Daun, Jakarta.

Menanggapi hal ini, Komite Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) menyatakan bahwa jika rencana penghapusan bensin premium benar-benar dilaksanakan oleh pemerintah, akan terjadi perubahan besar di mana sekitar 90% volume bahan bakar nasional perlu dikonversi dari premium menjadi pertamax.

"Saat ini konsumsi premium sekitar 90%, sedangkan pertamax sekitar 10%. Jadi jika ada ide untuk diganti, terlihat besarnya perubahan. Namun, ide pembaruan apa pun harus kita dukung. Hanya saja, kepentingan kita adalah apa pun yang menjadi kebutuhan masyarakat. Jadi jika rekomendasi ini pada akhirnya digunakan oleh pemerintah, maka yang dilakukan dengan cepat akan ada pertaruhannya, terutama karena negara kita adalah negara kepulauan. Masalah manajemen rantai pasok menjadi sangat penting sehingga harus diatur dengan baik," ujarnya.

Beliau menambahkan bahwa ada risiko yang harus dihadapi. Risiko yang dipertaruhkan adalah pelayanan kepada masyarakat. Oleh karena itu, mungkin perlu ada tahapan-tahapan yang harus dilakukan agar diversifikasi sumber pasokan dapat dikelola dengan baik dan tidak diserahkan sepenuhnya kepada pasar. Pengalaman membuktikan bahwa jika diserahkan sepenuhnya kepada pasar, tidak akan berhasil, terutama di daerah terpencil. Siapa yang mau berinvestasi di daerah terpencil?

"Momen seperti ini harus menjadi respons kebijakan dari negara. Di Brasil, setiap naik turunnya harga minyak harus ada respons kebijakan. Dengan demikian, pengembangan pasokan energi nasional dapat terjadi. Saya pikir momen ini harus diambil oleh tim reformasi. Kami mendukung kebutuhan masyarakat jika terpenuhi dengan baik, harga murah, tepat sasaran, dan sebagainya," kata Ibrahim.

Dikatakan Faisal, sebelumnya telah dilakukan konsultasi dengan Pertamina terkait kesiapan. Ketika ditanya, Pertamina menyatakan kesiapannya dengan kilang yang ada. Selama ini, ada semacam kesalahpahaman di masyarakat bahwa kilang Pertamina tidak dapat memproduksi RON 92, kecuali Balongan.

"Kilang Pertamina dapat memproduksi pertamax off (kandungan aromatik sangat tinggi) oleh karena itu diturunkan sehingga dicampur dengan MTBE (methyl tertiary butyl ether) yang ada sekarang," ujarnya.

Selain itu, Pertamina juga memiliki saham di Petrochemical Transpasfic INDOTAMA (TPPI). TPPI memiliki fasilitas aromatik. Tuban Petro juga memiliki fasilitas aromatik. Ada pasokan tambahan yang dapat dihasilkan dari pabrik aromatik yang dapat dikonversi langsung untuk menghasilkan RON 92.

"Jika Pertamina dapat melakukan sesuatu yang luar biasa. Jika produksi dan pengadaannya sudah mampu, pendistribusian sudah mampu, dan masyarakat bisa mendapatkan bahan bakar yang lebih baik, ya itu bagus. Tapi jika tidak terlalu baik pada tahap implementasi, harus dijalankan dengan baik," kata Ibrahim.