RON 88 Direncanakan Dihapus, BPH Migas: Manajemen Rantai Pasok Menjadi Sangat Penting

RON 88 Direncanakan Dihapus, BPH Migas: Manajemen Rantai Pasok Menjadi Sangat Penting

Rekomendasi Penghapusan Premium

Jakarta – Tim Reformasi Tata Kelola Migas merekomendasikan kepada pemerintah untuk melakukan penghapusan bensin premium (RON 88). Terutama di Asia, khususnya Asia Tenggara, tidak ada produksi RON 88.

Menurut Ketua Tim Reformasi Tata Kelola Migas, proses pembentukan harga RON 88 tidak jelas, tidak berdasarkan dinamika pasar yang sebenarnya terjadi. Jadi, karena tidak ada yang memproduksi, proses pembentukan harga juga tidak ada. Dengan demikian, penetapan harga RON 88 dibuat dengan formula yang aneh.

"Tidak ada pasar dan harga, seolah-olah harga RON 88 itu berada di ruang gelap. Jika di ruang gelap, muncullah mafia. Muncul berbagai upaya untuk menentukan harga pasar yang tidak melalui jalur resmi," kata Ketua Tim Reformasi Tata Kelola Migas, Sabtu (27/12/2014) di Warung Daun, Jakarta.

Menanggapi hal tersebut, Anggota Komite Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) menyatakan bahwa jika rencana penghapusan bensin premium dilaksanakan oleh pemerintah, itu berarti perubahan besar di mana sekitar 90% volume bahan bakar nasional perlu dikonversi dari premium menjadi pertamax.

"Saat ini konsumsi premium sekitar 90%, sedangkan pertamax sekitar 10%. Jadi jika ada ide untuk menggantinya, kita harus melihat besarnya. Namun, ide untuk pembaruan harus kita dukung. Hanya saja, kepentingan kita adalah apa pun yang menjadi kebutuhan masyarakat. Jadi jika rekomendasi ini akhirnya digunakan oleh pemerintah, maka yang harus dilakukan dengan cepat adalah pengelolaan rantai pasok, yang sangat penting dan harus diatur dengan baik," ujarnya.

Ia menambahkan bahwa ada risiko yang harus dihadapi. Risiko yang dipertaruhkan adalah pelayanan kepada masyarakat. Oleh karena itu, mungkin perlu dilakukan langkah bertahap sehingga diversifikasi sumber pasokan harus dikelola dengan baik dan tidak diserahkan begitu saja kepada pasar. Pengalaman membuktikan bahwa jika diserahkan sepenuhnya kepada pasar, tidak akan berhasil, terutama di daerah terpencil. Siapa yang mau ke daerah terpencil?

"Momentum seperti ini harus menjadi respons kebijakan dari negara. Di Brasil, setiap naik turunnya harga minyak harus ada respons kebijakan. Dengan demikian, pengembangan pasokan energi nasional dapat terjadi. Ini juga momentum yang harus diambil oleh tim reformasi. Kami mendukung kebutuhan masyarakat jika terpenuhi dengan harga yang baik, murah, tepat sasaran, dan semuanya," kata Anggota Komite BPH Migas.

Dikatakan oleh Ketua Tim Reformasi, sebelumnya telah dilakukan konsultasi dengan Pertamina terkait kesiapan. Ketika ditanya, Pertamina menyatakan kesiapannya dengan kilang yang ada. Selama ini, ada semacam kesalahpahaman di masyarakat bahwa kilang Pertamina tidak dapat memproduksi RON 92, kecuali Balongan.

"Kilang Pertamina dapat memproduksi pertamax (kandungan aromatik sangat tinggi) sehingga diturunkan dengan dicampur MTBE (metil tersier butil eter) yang ada sekarang," ujarnya.

Selain itu, Pertamina juga memiliki saham di Perusahaan Petrokimia Transpasific INDOTAMA (TPPI). TPPI memiliki fasilitas aromatik. Tuban Petro juga memiliki fasilitas aromatik. Ada tambahan pasokan yang dapat dihasilkan dari pabrik aromatik yang dapat dikonversi langsung untuk menghasilkan RON 92.

"Jika Pertamina dapat melakukan hal yang luar biasa. Jika produksi dan pengadaannya sudah mampu, distribusinya sudah mampu, dan masyarakat dapat menggunakan bahan bakar yang lebih baik, ya, itu bagus. Namun, jika tidak, tahap implementasi harus dilaksanakan dengan baik," kata Anggota Komite BPH Migas.